Mataram (Visualnews) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bergerak cepat mengikis angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Salah satu strategi utama yang digenjot adalah memaksimalkan peran strategis para pendamping desa agar menjadi sosok yang transformatif, inovatif, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal di akar rumput.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Berdaya Transformatif se-Pulau Lombok Tahap 2 di Grand Madani Hotel, Mataram, Selasa (7/7/2026).
"Tugas Bapak dan Ibu sangat mulia karena mendampingi saudara-saudara kita yang berada dalam kategori miskin ekstrem. Fakta di lapangan menunjukkan ada warga kita yang pengeluarannya tidak sampai Rp500 ribu per bulan. Ini adalah tantangan besar yang harus kita selesaikan bersama," ujar Baiq Nelly memacu semangat para peserta.
Dalam arahannya, Baiq Nelly memaparkan realita sosiologis yang dihadapi NTB saat ini. Angka kemiskinan di NTB masih bertengger di angka 11,38 persen.
Sebagai pemacu semangat, ia membandingkan kondisi tersebut dengan Provinsi Bali yang mencatat angka kemiskinan jauh lebih rendah, yakni di kisaran 3 persen, padahal kedua wilayah ini memiliki karakteristik geografis dan potensi alam yang relatif serupa.
Oleh karena itu, kemandirian desa mutlak diperlukan. Desa tidak boleh lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan harus bertransformasi menjadi unit yang mampu menghasilkan komoditas dan perputaran ekonomi mandiri, ramah dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dan cepat merespons perkembangan zaman dan teknologi.
Bukan sekadar memberikan arahan, Pemprov NTB juga menyiapkan bantalan stimulus ekonomi yang konkret. Guna memutus rantai kemiskinan, pemerintah berkomitmen memberikan dukungan modal usaha bagi masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Langkah intervensi ini diambil agar masyarakat memiliki sumber pendapatan harian yang berkelanjutan. Target jangka pendeknya adalah mengerek daya beli warga agar bisa melampaui batas pengeluaran Rp500 ribu per bulan, sekaligus pelan-pelan menggeser pola pikir masyarakat dari yang semula bergantung pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi mandiri lewat wirausaha.
Melalui konsep "Desa Berdaya Transformatif", perubahan tidak hanya disasar pada aspek ekonomi, melainkan juga mencakup tiga pilar utama, yaitu penguatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokall, dan pemanfaatan teknologi digital dalam ekosistem desa.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Ir. Lalu Hamdi, menjelaskan bahwa Bimtek ini sudah memasuki gelombang ketiga.
Lalu Hamdi mengingatkan esensi utama dari tugas pendampingan di lapangan. Goal akhirnya adalah melihat warga miskin ekstrem benar-benar mentas dari garis kemiskinan melalui usaha yang memanfaatkan potensi lokal.
"Kita harap para pendamping dapat bekerja dengan profesional. Tetap semangat, karena Bapak dan Ibu adalah ujung tombak dan harapan kita semua," pungkas Lalu Hamdi. (V-02)
