Giri Menang (Visualnews) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengirimkan pesan kuat mengenai komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat (10/7/2026).
Di hadapan jajaran pemerintah pusat, daerah, serta ribuan warga yang memadati lokasi, Presiden mengingatkan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh pejabat negara adalah mandat langsung dari rakyat.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh aparatur negara, mulai dari birokrasi, TNI, Polri, hingga aparat penegak hukum, pada hakikatnya mengemban tanggung jawab besar sebagai pengabdi.
"Seluruh kewenangan, jabatan, dan fasilitas yang dimiliki merupakan amanah yang bersumber dari rakyat. Jangan pernah lupa bahwa kita semua adalah pelayan rakyat," ujar Presiden dengan nada bicara yang tegas.
Sebagai fondasi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, Presiden memastikan penegakan hukum di era pemerintahannya akan dilakukan secara adil. Supremasi hukum harus tegak berdiri tanpa pandang bulu, tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan seseorang.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menyuarakan perang terhadap korupsi dan kebocoran keuangan negara yang selama ini menjadi "penyakit" penghambat kemajuan bangsa. Prabowo menuntut pengelolaan dana negara secara transparan dan efektif.
"Setiap rupiah uang negara harus dikelola secara efektif dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, serta program-program nyata yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat," tambahnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam melihat rakyat hidup dalam garis kemiskinan atau kesulitan memperoleh pangan.
Baginya, ketahanan pangan adalah urat nadi kedaulatan bangsa. Langkah nyata ini diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur masif dan keberpihakan penuh kepada petani sebagai garda terdepan produsen pangan nasional.
Selain pangan, Presiden Prabowo memaparkan visi besar pemerintah untuk mencapai kemandirian energi nasional. Salah satu langkah revolusioner yang digenjot adalah pengembangan bahan bakar nabati B50 untuk memutus rantai ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar asing.
Strategi ini bukan sekadar gaya-gayaan. Presiden menjelaskan bahwa implementasi B50 memiliki potensi luar biasa bagi kas negara.
Dana segar hasil penghematan tersebut akan langsung dialihkan untuk mempercepat pembangunan fasilitas publik, mulai dari bendungan baru, jaringan irigasi, peningkatan mutu pendidikan, hingga layanan kesehatan yang merata.
Presiden mengakui bahwa jalan menuju kemandirian bangsa tidaklah mudah dan pasti diwarnai tantangan serta gesekan kepentingan. Namun, ia memastikan pemerintah tetap kokoh dan tidak akan goyah dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan nasional.
Melalui pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang berkeadilan, dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, Presiden Prabowo optimistis Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi bangsa maju yang makmur seutuhnya. (V-02)
