Jakarta (Visualnews) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional.
Melalui pendekatan komunikasi yang proaktif, NTB sukses menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang meneken Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, demi mempercepat pembangunan sektor kelautan berbasis Ekonomi Biru (Blue Economy).
Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor KKP, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh pasif dan hanya menunggu program turun dari pusat. Sebaliknya, daerah harus mampu menyamakan visi dan membangun kolaborasi yang menghasilkan manfaat nyata.
"Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Miq Iqbal.
Pendekatan ini menjadi arah baru tata kelola pemerintahan di NTB. Mengingat latar belakangnya sebagai diplomat, Miq Iqbal memanfaatkan keahliannya untuk memperkuat diplomasi antarlembaga. Hubungan pusat-daerah kini tidak lagi sekadar koordinasi administratif, melainkan kemitraan strategis yang mempercepat hadirnya program pembangunan.
Kerja sama yang dirancang untuk jangka waktu lima tahun ini mencakup sembilan ruang lingkup strategis, di antaranya sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, hilirisasi dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, dan peningkatan kapasitas SDM sektor kelautan dan perikanan.
Seluruh poin tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi maritim NTB tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem laut. Selain itu, sinkronisasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian regulasi bagi investasi dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat pesisir.
Pemprov NTB menegaskan bahwa keberhasilan sebuah kerja sama tidak diukur dari banyaknya dokumen yang ditandatangani, melainkan dari dampak riil di lapangan.
Manfaat dari MoU ini ditargetkan menyasar langsung kepada nelayan dan pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan lokal, serta masyarakat pesisir melalui perluasan akses pasar dan peningkatan produktivitas.
Melalui diplomasi antarlembaga yang profesional dan berorientasi pada hasil, Nota Kesepakatan dengan KKP RI ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov NTB dalam mendongkrak kesejahteraan nelayan serta mempercepat terwujudnya visi besar NTB Makmur Mendunia. (V-02)
