Jakarta (Visualnews)--Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan Indonesia akan memanfaatkan Konferensi Para Pihak ke-31 (COP31) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) untuk menggalang dukungan bagi percepatan transisi energi di dalam negeri.
Menurut dia, topik tersebut akan menjadi salah satu agenda utama dalam serangkaian negosiasi yang akan diikuti delegasi Indonesia pada konferensi yang digelar di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026.
Jumhur mengatakan Indonesia akan menggalang dukungan untuk memperkuat transisi energi yang berkeadilan, menyusun peta jalan transisi energi, serta meningkatkan akses terhadap pembiayaan hijau melalui lembaga seperti Green Climate Fund (GCF), Global Environment Facility (GEF), dan Adaptation Fund.
Ia menjelaskan bahwa transisi energi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca, sebagaimana tercantum dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) yang diserahkan Indonesia kepada UNFCCC pada 2025.
Dalam dokumen tersebut, Indonesia memproyeksikan emisi gas rumah kaca akan mencapai puncaknya pada 2030, yakni sekitar 1,35–1,49 miliar ton setara karbon dioksida (CO₂e), bergantung pada skenario pembangunan rendah karbon yang digunakan. Pada 2035, emisi diproyeksikan berada di kisaran 1,26–1,49 miliar ton CO₂e.
Bagi Indonesia, penurunan emisi gas rumah kaca tidak hanya penting untuk melindungi lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi hijau. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong investasi hijau sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Jumhur mengatakan Indonesia telah dan akan terus berkontribusi dalam aksi iklim global, salah satunya melalui transisi energi. Namun, upaya tersebut harus tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Prioritas kami adalah mendapat dukungan bagi energi yang terjangkau, kesejahteraan pekerja, dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Kami juga akan memperjuangkan untuk menolak upaya-upaya unilateral yang membebani negara-negara berkembang," jelas Jumhur dalam taklimat pers bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Kementerian Lingkungan Hidup, Rabu (4/11).
Indonesia Siap Tunjukkan Bukti Nyata Transisi Energi di COP31
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mengatakan Indonesia juga akan memanfaatkan COP31 untuk menegaskan bahwa transisi energi merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional ke depan.
Menurut Eddy, transisi energi dapat mendukung upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui pengembangan ekonomi hijau dan peningkatan investasi. Selain itu, transisi energi juga penting untuk memperkuat kemandirian energi di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Karena itu, Indonesia akan memanfaatkan COP31 sebagai ajang untuk menunjukkan berbagai upaya transisi energi yang telah dilakukan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen Indonesia untuk terus menurunkan emisi karbon.
Sebagai contoh, Eddy mengatakan Indonesia akan menunjukkan bahwa negara telah memiliki peta jalan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam dokumen tersebut, Indonesia berencana menambah kapasitas pembangkit EBT sebesar 42,6 gigawatt (GW), atau sekitar 61 persen dari total rencana penambahan kapasitas pembangkit hingga 2034.
Selain itu, Indonesia juga akan memaparkan perkembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan total kapasitas 100 gigawatt-peak (GWp). Proyek tersebut mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk secara bertahap menggantikan pembangkit berbahan bakar fosil.
"Kami bertujuan untuk menempatkan transisi energi sebagai salah satu fokus penting, dan ini sekaligus menjadi pesan utama yang akan kami paparkan di COP31," jelas dia.
"COP31 memberikan peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia apa saja yang sudah dikerjakan, dan apa saja yang ingin dicapai dalam waktu dekat," imbuh Eddy.
Di samping itu, Eddy juga mengatakan Indonesia akan memaparkan perkembangan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai salah satu terobosan dalam menangani masalah sampah sekaligus menurunkan emisi karbon.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia menghasilkan 56,63 juta ton sampah pada 2023, dengan 61 persen di antaranya tidak dikelola dengan baik. Melalui pengembangan PSEL di 33 lokasi, Indonesia berharap sampah tersebut dapat dikelola dengan lebih baik sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Jadi, ini juga menjadi hal yang akan kami tunjukkan selama COP31," pungkas dia. (V-02)
