Mataram (Visualnews)—Antrean panjang kendaraan di Lintasan Pelabuhan Kayangan (Lombok Timur) menuju Pelabuhan Poto Tano (Sumbawa Barat) dalam beberapa pekan terakhir menuai keluhan pengguna jasa. Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bergerak cepat dengan menyiapkan langkah evaluasi total.
Dalam kondisi tertentu, waktu tunggu kendaraan yang hendak menyeberang antar-pulau tersebut bahkan menyentuh rentang dua hingga tiga jam.
Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengonfirmasi bahwa penumpukan kendaraan dipicu oleh akumulasi beberapa faktor teknis, cuaca buruk, hingga prosedur administrasi pelayaran yang kini diperketat.
"Kami memahami ketidaknyamanan masyarakat. Keselamatan pelayaran tetap yang utama, tetapi kelancaran dan kenyamanan publik tidak boleh dikorbankan," ujar pria yang akrab disapa Aka tersebut di Mataram, Rabu (4/11/2026).
Seiring instruksi Kementerian Perhubungan pasca-sejumlah insiden kapal nasional, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) memperketat verifikasi data penumpang dan kendaraan sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Langkah ini vital demi keselamatan, namun pemeriksaan mendalam memerlukan waktu ekstra.
Beberapa unit kapal yang dijadwalkan beroperasi mengalami kendala mekanis (trouble). Penyiapan kapal pengganti butuh jeda waktu sehingga mengurangi kapasitas angkut harian.
Dalam tiga pekan terakhir, kondisi cuaca di Selat Lombok dan Selat Alas diwarnai angin kencang serta gelombang tinggi yang memaksa nakhoda ekstra hati-hati dalam olah gerak kapal.
Guna mengurai benang kusut pelayanan di koridor vital yang menghubungkan Lombok dan Sumbawa ini, Dishub NTB dijadwalkan menggelar rapat evaluasi khusus pada Senin mendatang.
Pertemuan tersebut akan melibatkan Otoritas Syahbandar KUPP, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), serta Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP).
"Yang kita cari adalah solusi konkret. Seluruh pihak akan kita ajak duduk bersama untuk mengevaluasi operasional, kesiapan armada, hingga digitalisasi atau efisiensi alur administrasi agar tidak memicu penumpukan," tegas Aka.
Pemprov NTB berharap koordinasi intensif ini segera menghasilkan perbaikan sistem layanan, sehingga penyeberangan Kayangan–Poto Tano kembali lancar, aman, dan memberikan kepastian jadwal bagi masyarakat. (V-02)
