Mataram (Visualnews) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi memulai langkah besar dalam mereformasi dunia pendidikan di Bumi Gora (NTB).
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), meluncurkan lima kebijakan strategis yang mengintegrasikan pemerataan mutu sekolah, peningkatan kesejahteraan guru honorer, hingga penguatan ketahanan pangan daerah.
Peluncuran program komprehensif ini dipusatkan di SMKN 5 Mataram pada Rabu (15/7/2026). Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB beserta jajaran, Kepala Dinas Pertanian NTB, perwakilan Bank Indonesia (BI), BPR NTB, serta seluruh Kepala SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-NTB, baik secara luring maupun daring.
Adapun lima program unggulan yang resmi diluncurkan meliputi Golden Ticket, SMK Mendunia, Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi (TAPSI), bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu, serta relaksasi pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dalam arahannya, Gubernur NTB menegaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi dunia pendidikan di NTB hari ini adalah ketimpangan kualitas antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Kondisi inilah yang membuat sistem zonasi kerap menuai polemik di tengah masyarakat.
"Kalau kualitas seluruh SMA dan SMK kita sama baiknya, masyarakat tidak lagi sibuk mencari sekolah favorit. Karena itu, yang harus kita benahi terlebih dahulu adalah kualitas sekolahnya," ujar Miq Iqbal.
Sebagai solusi konkret, Pemprov NTB menghadirkan program Golden Ticket. Ini adalah mekanisme seleksi terbuka untuk menyaring kepala sekolah berprestasi dan memiliki kemampuan manajerial unggul, untuk kemudian ditugaskan di sekolah-sekolah yang mutunya perlu diakselerasi.
Pada tahap awal, ada tujuh kepala sekolah terpilih yang akan dikirim ke berbagai daerah di NTB.
Miq Iqbal menekankan bahwa penugasan ini bukanlah hukuman, melainkan sebuah bentuk penghargaan (reward).
Para kepala sekolah ini akan dibekali dengan insentif khusus berupa tunjangan yang nilainya lebih besar dari gaji pokok.
Selain itu juga diberikan kewenangan khusus untuk memilih dua guru hebat pilihan mereka untuk ikut mendampingi di sekolah baru. Tentu juga anggaran khusus untuk mengeksekusi proyek perubahan dalam kurun waktu satu bulan masa identifikasi masalah.
Tidak hanya fokus pada sekolah umum, reformasi ini juga menyasar sekolah vokasi melalui program SMK Mendunia. Pemprov NTB berkomitmen mendekatkan kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri lokal dan global.
Salah satu langkah nyata adalah mendorong pengembangan SMK berbasis potensi wilayah. Misalnya, membuka dan memperkuat program studi pertambangan, alat berat, mekanik, dan konstruksi di wilayah lingkar industri seperti Hu'u dan Lunyuk.
Selain keahlian teknis, penguasaan literasi bahasa Inggris juga digenjot secara masif agar para lulusan mampu bersaing di pasar kerja internasional.
"SMK harus menjadi tempat lahirnya tenaga kerja yang profesional, adaptif, dan siap bersaing. Bukan hanya untuk mengisi industri di NTB, tetapi juga bersaing di tingkat nasional dan global," harap Gubernur.
Komitmen Gubernur terhadap kesejahteraan tenaga pendidik juga dibuktikan melalui kebijakan berani di sektor anggaran. Dalam acara tersebut, Gubernur menyerahkan SK relaksasi penggunaan Dana BOS yang memberikan lampu hijau bagi sekolah untuk menambah penghasilan guru dan tenaga kependidikan berstatus PPPK Paruh Waktu.
Mulai September 2026 mendatang, mereka akan menerima tambahan penghasilan minimal sebesar Rp500 ribu per bulan di luar pendapatan yang selama ini diterima.
Kebijakan progresif ini berhasil diterapkan setelah mengantongi izin dan persetujuan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Langkah ini menjadikan NTB sebagai salah satu provinsi pionir di Indonesia yang sukses melakukan relaksasi Dana BOS untuk kesejahteraan guru.
Satu program yang cukup mencuri perhatian adalah gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi (TAPSI). Program ini lahir sebagai respons atas seringnya komoditas cabai menjadi pemicu utama inflasi di NTB, yang kerap memaksa pemerintah melakukan impor pangan berbiaya tinggi dari luar daerah.
Melalui gerakan TAPSI, setiap siswa baru SMA, SMK, dan SLB di NTB diwajibkan menanam minimal satu pohon cabai. Dengan estimasi 41 ribu siswa baru tahun ini, NTB diproyeksikan mampu memproduksi cadangan mandiri hingga lebih dari 20 ton cabai.
"Ini bukan sekadar menanam cabai. Melalui program ini, anak-anak belajar menyemai, merawat, memanen, hingga memasarkan. Mereka belajar tanggung jawab, peduli lingkungan, sekaligus mengasah life skill untuk masa depan mereka," jelas Miq Iqbal.
Menutup rangkaian kebijakan barunya, Gubernur NTB menegaskan komitmennya pada keadilan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB).
Saat ini, Pemprov NTB tengah merancang penyediaan fasilitas kendaraan antar-jemput bagi seluruh SLB di NTB guna mengatasi kendala transportasi bagi siswa disabilitas.
Apresiasi nyata juga ditunjukkan Miq Iqbal dengan membeli langsung lukisan indah karya Fatih, seorang siswa berpotensi dari SLBN 2 Mataram, yang dipajang di lokasi acara.
"Negara harus memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal. No one left behind," tegasnya optimis.
Melalui lompatan reformasi pendidikan ini, Pemprov NTB optimistis mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, berkarakter, sekaligus menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia. (V-02)
