Mataram (Visualnews) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diminta tidak sekadar dipandang sebagai prosedur administrasi atau pembayaran iuran bulanan, melainkan wujud nyata hadirnya negara dan nilai gotong royong dalam memastikan akses kesehatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair, saat membuka kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Program JKN serta Penguatan Kapasitas Da'i/Da'iyah di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (23/7/2026).
Dalam sambutannya, Abul Chair mengajak masyarakat memandang Program JKN dari kacamata kemanusiaan. Ia menegaskan, pertolongan keselamatan jiwa tidak boleh terhambat oleh masalah finansial.
"Jika ada warga yang tiba-tiba sesak napas, apakah kita harus memeriksa isi dompetnya dulu sebelum menolong? Tentu tidak. Kita menyelamatkannya terlebih dahulu. Itulah semangat gotong royong yang menjadi roh Program JKN," tegas Abul Chair.
Ia menambahkan, melalui sistem kepesertaan BPJS Kesehatan, Indonesia telah memilih jalan peradaban yang lebih berkeadilan. Kehadiran JKN sejalan dengan nilai ta'awun (tolong-menolong) dalam ajaran Islam.
"Saat kita sehat, iuran yang kita bayarkan membantu saudara kita yang sedang dirawat. Sebaliknya, saat kita sakit, masyarakat lain yang membantu. Ini adalah solidaritas sosial yang luar biasa, bahkan bisa menjadi amal jariyah kolektif," lanjutnya.
Secara khusus, Pemprov NTB mengapresiasi pelibatan ratusan da'i dan da'iyah dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sebagai mitra edukasi JKN. Tokoh agama dinilai memiliki peran strategis untuk menyiarkan pesan bahwa kepesertaan JKN adalah bentuk kepedulian sosial.
Selain penguatan literasi kesehatan masyarakat, Sekda NTB turut mengingatkan para tenaga kesehatan agar tidak melupakan sisi humanis dalam memberikan layanan.
Menurutnya, fasilitas kesehatan modern harus diimbangi dengan keramahan dan kepedulian. Selain itu, senyum dan empati tenaga medis merupakan obat awal yang dirasakan oleh pasien.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menyampaikan bahwa JKN menjadi instrumen penting dalam mendukung program Asta Cita Presiden RI, khususnya pada penguatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan.
Guna menjawab tantangan literasi dan optimasi layanan digital, BPJS Kesehatan menghadirkan program TASBIH JKN dengan merangkul para da'i sebagai pilar edukasi masyarakat.
Capaian Nasional Program JKN (per 31 Mei 2026), yaitu total peserta sebanyak 285,25 juta jiwa (98,94%) dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 82,78%.
"Capaian ini membuktikan bahwa semangat gotong royong masih menjadi fondasi utama. Yang sehat membantu yang sakit, dan yang mampu menopang yang kurang mampu," tutup Akmal.
Acara ini dihadiri oleh jajaran Direksi BPJS Kesehatan, Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Ketua Umum MUI NTB, para Tuan Guru, akademisi, serta ratusan da'i dan da'iyah se-NTB. (V-02)
