Nusantara (Visualnews) – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memacu pembangunan fisik Tahap II demi mewujudkan target besar IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Target ambisius ini sejalan dengan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.
Untuk memastikan seluruh proyek berjalan tepat waktu, Otorita IKN menggelar monitoring dan evaluasi (monev) berkala bersama pihak swasta/investor, kementerian/lembaga, serta para penyedia jasa dan manajemen konstruksi. Forum strategis ini berlangsung di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, pada Selasa (14/7/2026).
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa meski akselerasi proyek menjadi prioritas, faktor keselamatan dan kualitas tidak boleh dikorbankan.
"K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan," tegas Basuki.
Pembangunan IKN saat ini ditopang oleh tiga jalur pendanaan utama, APBN yang dikelola kementerian, APBN melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi murni swasta.
Pertama, jalur APBN yang dikelola Otorita IKN dan Kementerian. Dukungan dana negara ini dibagi ke dalam tiga instansi utama dengan progres sebagai berikut.
Otorita IKN ada 40 paket pekerjaan, dimana 9 paket telah rampung pada 2025, 15 paket sedang dalam masa konstruksi, dan 16 paket masuk tahap persiapan lelang.
Proyek yang sedang berjalan meliputi gedung perkantoran, kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum.
Selanjutnya Kementerian Pekerjaan Umum ada 90 paket pekerjaan, dengan progres yang signifikan, yakni 78 paket telah selesai dan 12 paket masih dikerjakan. Proyek strategis yang dikebut di antaranya Jalan Tol IKN dan Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat 12 paket pekerjaan. Sebanyak 11 paket telah selesai. Sementara 1 paket sisa yang sedang dikonstruksi adalah rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang direlokasi demi penataan kawasan.
Kedua, jalur investasi swasta juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyokong fasilitas penunjang di IKN. Sebanyak 67 pelaku usaha telah resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Di antaranya sebanyak 9 proyek swasta telah selesai dibangun, dan 6 proyek masuk tahap konstruksi, meliputi Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, dan Apartemen PT Dian Jaya Indonesia.
Ketiga, untuk skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, saat ini terdapat 13 proyek prakarsa yang terbagi atas 7 sektor hunian dan 6 sektor jalan.
Dalam waktu dekat, proyek yang akan segera dibangun lewat skema ini adalah 108 unit rumah tapak oleh PT Intiland Development Tbk, dan 8 menara rumah susun oleh PT Nindya Karya.
Selain menjadi wadah pemantauan data riil di lapangan, forum koordinasi ini juga dimanfaatkan untuk memetakan kendala teknis serta menyelaraskan komunikasi antar-sektor demi meminimalisasi hambatan di sisa waktu menuju target 2028. (V-02)
