VNEWS.ID| Mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat miskin, pemerintah telah menyiapkan berbagai program jaring pengaman sosial. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi.
Selain itu, khusus kepada masyarakat di pedesaan yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah menyiapkan program padat karya tunai. Pelaksanaan program ini akan dipercepat agar dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat di pedesaan.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas membahas efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/4).
“Kita memahami keadaan saat ini tidak normal dan masyarakat pada posisi yang sulit. Oleh sebab itu, saya telah meminta semua kementerian, lembaga, dan daerah untuk memperbanyak program padat karya tunai,” kata Jokowi.
Jokowi melihat sejumlah kementerian seperti PUPR, Perhubungan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta BUMN, memiliki program-program yang dalam implementasinya bisa dikaitkan dengan padat karya tunai.
Selain itu, menurut Jokowi, program padat karya tunai ini juga dapat diterapkan secara masif menggunakan skema dana desa. Prioritasnya adalah menyasar keluarga-keluarga miskin, pengangguran, atau yang setengah menganggur.
Kendati begitu, lanjut Jokowi, dalam pelaksanaannya, program ini harus tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, seperti tetap menjaga jarak dan memakai masker bagi setiap pekerjanya.
“Gunakan cara-cara praktis, tidak berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat. Rancang mekanisme yang melibatkan sektor usaha mikro dan kecil, pedagang sembako di pasar, dan jasa transportasi ojek sehingga bisa mengikutsertakan usaha-usaha yang di bawah,” pesannya.
Untuk diketahui, sejumlah kebijakan bantuan bagi masyarakat lapisan bawah telah ditetapkan pemerintah dengan dana yang dialokasikan sebesar Rp110 triliun. Di antaranya ialah memperluas jumlah penerima dan nilai manfaat untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Dari sebelumnya terdaftar sebanyak 9,2 juta penerima, kini ditingkatkan menjadi 10 juta penerima manfaat. Sementara nilai manfaat juga dinaikkan kurang lebih 25 persen serta mempercepat penyaluran dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali.
Kartu Sembako juga dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat, yang nilainya dinaikkan 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu dan diberikan selama sembilan bulan.
Sementara khusus untuk masyarakat, utamanya lapisan bawah, yang ada di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), pemerintah sedang menyiapkan program bantuan sosial untuk kurang lebih 3,7 juta penerima.
“Untuk 1,1 juta (penerima) nanti disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 2,6 juta (penerima) disiapkan oleh pemerintah pusat selama dua bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19,” ucapnya.
Selain itu, Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Sosial untuk segera mendistribusikan 200 ribu paket sembako untuk wilayah Jabodetabek dan Kartu Prakerja yang akan segera diimplementasikan mulai tanggal 9 April 2020.
Anggaran untuk program Kartu Prakerja sendiri telah ditingkatkan dari sebelumnya Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Penerima manfaat dari program tersebut juga direncanakan untuk menyasar 5,6 juta penerima manfaat.
Program ini terutama untuk mereka yang terkena PHK, pekerja informal, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19.